Berita di kompas.com menggelitik perasaan saya karena dua kandidat pejabat dalam struktur pemerintahannya, yakni Tom Daschle selaku calon menteri kesehatan dan layanan publik serta pejabat pengawas reformasi anggaran dan belanja negara Nancy Killefer, harus mundur dari pencalonan akibat skandal pajak. Obama mengaku teledor dan segera berusaha mencari pengganti yang pas.
Yang mengagetkan karena ternyata tuan Daschle tersebut sudah membayar pajak sebesar 128.000 dolar dan bunganya 12.000 dolar bulan lalu tetapi masih dianggap bersalah karena tidak melaporkan kepemilikam sebuah mobil dan sopir yang diperoleh dari teman dan klien yang pernah dibantunya sedangkan Killefer tak membayar pajak untuk rumahnya senilai USD 946.69.
Saya memiliki kisah yang nyata tentang pejabat di negeri ini yang semua pejabatnya pasti telah mengikuti penataran P4 , pertama tentang pejabat bupati di satu daerah yang sangat kaya raya, namun berdasarkan data pada master file di Kantor Pelayanan Pajak ternyata tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Saat itu karena bertugas di Kanwil (2004) data tersebut dikirimkan ke KPP untuk ditindaklanjuti. Namun himbauan tersebut tidak ditanggapi oleh pejabat tersebut. Ironisnya beberapa tahun kemudian saya membaca koran bahwa yang bersangkutan di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat penggelapan uang negara.
Kejadian kedua saya temukan saat memeriksa profil pejabat pemerintah daerah melalui master file Kantor Pelayanan Pajak dan hasilnya ada seorang petinggi daerah telah memiliki NPWP namun tidak pernah melaporkan kewajibannya, malahan “sang petinggi” tersebut punya tunggakan pajak yang sebenarnya secara nominal tidak terlalu besar namun sangat mengganggu karena petugas jurusita telah melakukan prosedur penagihan sampai dengan penerbitan Surat Paksa.
Kami mencoba melakukan pendekatan persuasif dengan melakukan kunjungan kepada pejabat tersebut bersama Kepala KPP. Hasilnya adalah ceramah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negeri ini dari beliau dan kita harus menjadi pendengarnya karena beliau diharapkan ikut dalam pekan panutan sebagai pejabat yang harus di teladani dan akan diliput media masa.
Ketiga, sepanjang perjalanan menuju kantor saya melihat banyak sekali poster tokoh-tokoh yang dengan semangat empat lima layaknya “the founding fathers” dan pejuang 45 mengumbar janji dan harapan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini ke depan.
Muncul semacam keraguan di hati ini, bagaimana mereka bisa berani untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang akan mereka wakili jika untuk urusan yang “sepele” ini mereka tidak bisa jujur. Bagaimana mereka berani mengatakan memiliki jiwa nasionalisme jika mereka hanya bisa berkoar tanpa melakukan upaya agar bangsa ini bisa membiayai kegiatannya secara mandiri melalui secuil pajak yang menjadi kewajibannya.
Timbul pertanyaan ; Kapan yah di republik yang katanya Pancasilais ini ada pejabat yang mengundurkan diri karena malu tidak membayar pajak dengan semestinya? Mengikuti jejak dua calon anggota cabinet Obama yang dengan gagah berani mengakui kesalahan mereka, karena konon masih banyak pejabat yang memiliki NPWP pun tidak padahal dia dibayar atau digaji dengan uang pajak yang diperoleh dari rakyat.
Pertanyaan terakhir, masih perlukah acara seremonial yang hanya akan menyakiti rakyat kecil yang tahu bahwa mereka selama ini dibohongi.
Akhirnya karena program sunset policy diperpanjang Direktorat Jenderal Pajak sampai 28 Pebruari 2009, saya hanya bisa mendoakan (selemah-lemahnya iman) agar para pejabat yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar selama ini bisa sadar dan mengikuti program tersebut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar